Pertengahan abad ke-19 di Inggris menyaksikan kebangkitan Chartisme, gerakan politik terorganisir berskala besar pertama yang dipimpin oleh kelas pekerja. Meskipun sering digambarkan sebagai hal yang radikal pada masanya, tuntutan utamanya – hak pilih universal, pemungutan suara rahasia, dan reformasi parlemen – kini menjadi ciri standar negara demokrasi modern. Episode ini mengkaji bagaimana Chartisme muncul dari ketidaksetaraan selama beberapa dekade, apa yang ingin dicapainya, dan mengapa kegagalannya pada akhirnya membuka jalan bagi reformasi di masa depan.
Akar Ketidakpuasan: Sebuah Sistem yang Dicurangi Terhadap Masyarakat Miskin
Selama berabad-abad, politik Inggris beroperasi di bawah sistem yang dirancang untuk mengecualikan masyarakat biasa. Sebelum abad ke-19, hak pilih lebih terikat pada kepemilikan tanah dan adat istiadat abad pertengahan, bukan pada prinsip demokrasi. Kelompok elit kaya memegang hampir seluruh kekuasaan, sementara kota-kota industri tidak mempunyai perwakilan. Undang-Undang Reformasi Besar tahun 1832 berupaya mengatasi ketidakseimbangan ini namun gagal, sehingga sebagian besar pekerja kehilangan haknya.
Kekecewaan ini, ditambah dengan kesulitan ekonomi selama “Hungry Forties” (termasuk pengangguran dan Undang-Undang Amandemen Hukum Miskin yang keras), memicu ketidakpuasan yang meluas. Gerakan pekerja sebelumnya seperti Luddites telah terlokalisasi, namun pada akhir tahun 1830-an, tuntutan terpadu untuk perubahan politik mulai muncul.
Piagam Rakyat: Enam Tuntutan Sistem yang Adil
Pada tahun 1838, tuntutan ini diformalkan menjadi Piagam Rakyat, sebuah rencana enam poin untuk reformasi parlemen. Dirancang oleh William Lovett dan para pemikir radikal, Piagam ini bertujuan untuk mengatasi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi kelas pekerja dalam politik. Enam tuntutan tersebut adalah:
- Hak Pilih Universal bagi Laki-Laki: Setiap laki-laki dewasa harus mempunyai hak untuk memilih.
- Pemungutan Suara Rahasia: Melindungi pemilih dari intimidasi dan penyuapan.
- Penghapusan Kualifikasi Properti untuk Anggota Parlemen: Mengizinkan siapa pun mencalonkan diri sebagai anggota Parlemen, berapapun kekayaannya.
- Pembayaran untuk Anggota Parlemen: Memungkinkan warga kelas pekerja untuk bertugas di Parlemen tanpa beban keuangan.
- Daerah Pemilihan yang Setara: Memastikan setiap suara mempunyai bobot yang sama.
- Pemilihan Parlemen Tahunan: Meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi.
Tuntutan-tuntutan ini, meskipun dianggap radikal pada saat itu, pada dasarnya adalah tentang keadilan dan keterwakilan – sebuah prinsip yang kini diterima di sebagian besar negara demokrasi.
Kebangkitan dan Kejatuhan Suatu Gerakan
Gerakan Chartist mendapatkan momentumnya melalui pertemuan massal, petisi, dan surat kabar seperti Northern Star, yang menjangkau khalayak luas. Tiga petisi besar diajukan ke Parlemen pada tahun 1839, 1842, dan 1848, masing-masing ditolak meski berisi jutaan tanda tangan.
Gerakan ini juga diganggu oleh perpecahan internal antara kaum Chartis “kekuatan moral” (yang menganjurkan reformasi damai) dan kaum Chartis “kekuatan fisik” (yang bersedia menggunakan kekerasan). Episode paling kejam adalah Newport Rising tahun 1839 di Wales, di mana para demonstran bentrok dengan tentara, yang mengakibatkan kematian dan hukuman berat.
Pada tahun 1848, gerakan ini kehilangan kekuatan. Membaiknya kondisi ekonomi, pertikaian kepemimpinan, dan bangkitnya serikat pekerja sebagai fokus alternatif bagi pekerja, semuanya berkontribusi pada penurunan angka tersebut. Petisi terakhir pada tahun 1848 ditemukan berisi tanda tangan palsu, termasuk dari Ratu Victoria sendiri, yang menandai berakhirnya gerakan tersebut secara memalukan.
Warisan Perubahan
Meskipun Chartisme pada akhirnya gagal mencapai tujuan jangka pendeknya, dampaknya terhadap masyarakat Inggris sangat besar. Selama dekade-dekade berikutnya, lima dari enam tuntutan dilaksanakan: kualifikasi properti untuk anggota parlemen dihapuskan, pemungutan suara rahasia diberlakukan, daerah pemilihan disamakan, anggota parlemen mulai menerima pembayaran, dan hak pilih universal laki-laki akhirnya tercapai.
Chartisme menormalisasi gagasan partisipasi politik kelas pekerja dan mempengaruhi gerakan demokrasi di seluruh dunia. Warisannya berlanjut hingga saat ini, karena cita-citanya telah menjadi landasan sistem demokrasi modern.
Kisah gerakan ini menjadi pengingat bahwa pemberontakan yang gagal sekalipun dapat membentuk sejarah dengan memaksa masyarakat menghadapi kesenjangan dan membuka jalan bagi reformasi di masa depan.
